MediaBMR.com, MANADO – Komitmen membangun Bolaang Mongondow yang transparan dan bebas korupsi kembali ditegaskan. Bupati Bolaang Mongondow, Yusra Alhabsyi, S.E., M.Si., hadir langsung dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama antara KPK RI dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Selasa 12 Mei 2026.
Rakor strategis yang digelar di Wisma Negara Bumi Beringin Manado ini dibuka langsung oleh Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E. Fokus utama: transformasi pelayanan publik di bidang pertanahan dan pemanfaatan ruang.
Kenapa Pertanahan Jadi Sorotan?
Karena tanah adalah aset daerah yang paling rawan celah korupsi sekaligus motor penggerak ekonomi. Tata kelola yang buruk bisa hambat investasi, sengketa lahan, hingga rugikan rakyat. Karena itu, KPK bersama Pemprov Sulut menyiapkan 9 Paket Program Optimalisasi Pemanfaatan Tanah dan Ruang yang wajib dijalankan seluruh kabupaten/kota.
Ini 9 Program yang Akan Digenjot Bolmong:
1. Integrasi NIB & NOP – Sinkronkan Nomor Induk Berusaha dengan Nomor Objek Pajak. Urus izin usaha & pajak jadi satu pintu.
2. Layanan Pertanahan Masuk MPP – Sertifikat tanah bisa diurus di Mall Pelayanan Publik. Cepat, tanpa calo.
3. Percepatan Pendaftaran Tanah – Kejar target seluruh bidang tanah Bolmong bersertifikat.
4. Percepatan RDTR di OSS – Rencana Detail Tata Ruang masuk sistem Online Single Submission. Investor tidak lagi bingung zonasi.
5. Sensus Pertanahan Geospasial – Petakan seluruh tanah pakai data satelit. Sengketa tumpang tindih bisa ditekan.
6. Integrasi KP2B/LP2B di RTRW – Lindungi lahan sawah produktif dalam tata ruang. Ketahanan pangan Bolmong aman.
7. Optimalisasi GTRA – Gugus Tugas Reforma Agraria ditajamkan untuk selesaikan konflik agraria warga.
8. Pengembangan Zona Nilai Tanah (ZNT) – Harga tanah transparan. NJOP tidak lagi gelap, potensi PAD naik.
9. Konsolidasi Tanah untuk Pembangunan – Tata ulang kavling untuk bangun jalan, sekolah, pasar tanpa gusur paksa.
Bupati Yusra: Bolmong All Out Dukung KPK
Kehadiran Bupati Yusra Alhabsyi menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Bolmong all out mendukung agenda antikorupsi KPK RI. “Ini bukan sekadar program, tapi komitmen moral. Tata kelola aset dan tanah harus akuntabel. Pelayanan ke rakyat harus cepat dan bersih,” tegas Bupati Yusra.
Di akhir acara, dilakukan penandatanganan “Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi dan Penguatan Ekonomi Daerah melalui Transformasi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Tata Ruang”.
Rakor ini dihadiri Direktur Korsup Wilayah IV KPK RI Edy Suriyanto, Staf Ahli Andi Tenri Abeng, seluruh Bupati/Wali Kota se-Sulut, Kepala Kantor Pertanahan, Sekda, dan para PIC program.
Dampak untuk Rakyat Bolmong?
Dengan 9 program ini, warga Bolmong akan rasakan: urus sertifikat lebih cepat, buka usaha lebih mudah, sengketa tanah berkurang, dan harga tanah jelas. Ujungnya: investasi masuk, PAD naik, ekonomi rakyat tumbuh.
Sinergi KPK, Pemprov Sulut, dan Pemkab Bolmong ini menjadi pondasi mewujudkan Bolmong Juara, Maju dan Sejahtera melalui birokrasi yang bersih dan melayani. *
