MediaBMR.com, Jakarta – Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Kotamobagu, Muhammad Soekarno Hatta Binol, melakukan kunjungan silaturahmi dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto di Jakarta. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan semangat kebersamaan.
Silaturahmi tersebut turut dihadiri jajaran pengurus DPD PAN Kota Manado dan DPD PAN Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Kehadiran pengurus PAN dari berbagai daerah ini menjadi bukti soliditas partai sekaligus mempererat komunikasi lintas daerah di lingkungan Partai Amanat Nasional.
Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh nuansa kekeluargaan itu tidak hanya menjadi ajang mempererat hubungan antar kader dan pemerintah pusat. Lebih dari itu, momen ini dijadikan wadah membangun komunikasi, sinergi, dan kolaborasi untuk mendukung pembangunan daerah, khususnya di wilayah Sulawesi Utara.
Posisi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal saat ini dijabat oleh Yandri Susanto. Kehadiran Ketua DPD PAN Kotamobagu bersama jajaran pengurus PAN lainnya disambut baik sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan hubungan kelembagaan antara partai dengan pemerintah pusat.
Ketua DPD PAN Kotamobagu, Muhammad Soekarno Hatta Binol, menegaskan bahwa silaturahmi memiliki peran penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan membuka ruang komunikasi yang positif demi kemajuan bersama.
“Silaturahmi itu sangat penting dan banyak manfaatnya. Selain mempererat persaudaraan, juga menjadi sarana membangun komunikasi dan kerja sama untuk kepentingan masyarakat,” ujar Soekarno Hatta Binol.
Ia berharap pertemuan ini dapat memperkuat sinergi antara kader PAN di daerah dengan pemerintah pusat. Dengan begitu, berbagai program pembangunan dan aspirasi masyarakat dapat terus diperjuangkan secara maksimal demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.
Langkah ini sejalan dengan komitmen PAN untuk terus hadir sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di daerah tertinggal. *
